Sedekah Iuran BPJS,  Mungkinkah? 

Sudah lebih dari 2 bulan berlalu sejak program pemerintah yang dijalankan kantorku berakhir. Jaminan Kesehatan Daerah,  yang menjadi program unggulan di kotaku memang (mau tidak mau) harus diakhiri, sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perlahan-lahan masyarakat diedukasi untuk mendaftar sebagai peserta BPJS secara mandiri.

Masalah timbul tatkala tidak semua masyarakat bisa menyisihkan penghasilannya untuk membayar iuran BPJS. Selain dikarenakan penghasilan mereka yang pas-pasan, atau memang jumlah anggota keluarga yang cukup besar. Banyak masyarakat yang datang ke kantorku, berharap program Jaminan Kesehatan Daerah yang gratis tetap dilanjutkan. Tak sedikit di antaranya menitikkan air mata. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iur (PBI), tetapi tentu jumlahnya terbatas. Masih banyak warga tidak mampu yang tidak memperoleh bantuan KIS.

Diilhami dari berbagai gerakan sedekah,  aku terpikir bagaimana bila ada “Gerakan Sedekah Iuran BPJS”. Mungkin bisa dipilih BPJS yang kelas III, atau terserah pada donatur. Iuran dibayarkan per bulan, sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ingin dibantu. Namun sedekah BPJS ini memang butuh komitmen tinggi dari donatur, mengingat peraturan BPJS yang akan me-nonaktif-kan kepesertaan seseorang bila iurannya tidak dibayarkan dalam kurun waktu tertentu.

Sedekah BPJS memang bukan hal yang sederhana. Butuh banyak pertimbangan terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPJS. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan suatu keluarga diberi sedekah iuran BPJS?  Apakah selamanya, atau hingga keluarga itu mampu dalam hal finansial? Akan banyak pertanyaan lain yang timbul.

Nah,  bagaimana menurut Sahabat sekalian? Sedekah iuran BPJS, mungkinkah?

9 thoughts on “Sedekah Iuran BPJS,  Mungkinkah? 

  1. Ide nya inspiratif sekali. Tp memang butuh komitmen yg tinggi. Karna jika d hentikan tiba2, harus d pertimbangkan siapa yg menanggung denda nya nanti. Sebenarnya, jika perangkat desa semuanya adil dan jujur, kepesertaan PBI akan tepat sasaran sih. Duit dari pemerintah mencukupi kok. Tp ya gitu kenyataan di lapangan, yg mampu, malah menerima kartu JKN PBI, yg tdk mampu malah terabaikan.

  2. bagus juga sih, cuma payung hukumnya malah jadi repot tidak, atau kalau mungkin cara non BPJS yang lebih mudah penyelenggaraaannya. Ah
    malah bingung lagi-lagi tentang payung hukumnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s