Lanjutan Kisah Perawat Kukar yang Ditangkap

Rupanya kasus penangkapan Misran, salah satu perawat yang bertugas di pusban (puskesmas pembantu) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkembang. Kemarin (19/11) Misran menjalani sidang putusan dan divonis 3 bulan penjara akibat terbukti membuka praktik kefarmasian tanpa disertai keahlian dan kewenangan.

Aku sebagai perawat merasa miris mendengar hal ini. Seperti kita ketahui masing-masing profesi memiliki batasan-batasan lingkup kerja. Namun kondisi di lapangan tidaklah semudah itu. Jumlah dokter yang mau ditempatkan di daerah terpencil aja masih terbatas jumlahnya. Mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik bagi semua pihak deh…

Ini nih berita lengkapnya dari Kaltim Post Online.

______________________________________

Jum’at, 20 November 2009 , 13:04:00

BERI OBAT DAFTAR G, DIVONIS 3 BULAN

TENGGARONG – Malang benar nasib perawat Misran, kepala Puskesmas Pembantu (Pusban) Kuala Samboja, Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Niatnya menolong masyarakat di wilayah kerjanya dibalas dengan vonis 3 bulan penjara. Akibatnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kukar mengancam, menghentikan pelayanan kefarmasian di 128 pusban di Kukar.

Dalam sidang, Kamis (19/11) terungkap fakta, Misran terbukti memberikan obat keras daftar G yang memiliki ciri lingkaran merah di kemasannya. Menurut hukum, obat tersebut hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter. Namun demikian, realita di lapangan seluruh pusban di Kukar tidak memiliki tenaga dokter. Sementara di Kuala Samboja, jarak pusban ke puskesmas induk sekitar 15 kilometer.

Majelis hakim yang dipimpin Agus Nazaruddinsyah menyatakan, Misran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena membuka praktik kefarmasian tanpa disertai keahlian dan kewenangan. Misran didakwa melanggar pasal 82 ayat 1 huruf  b junto pasal 63 ayat 1 Undang-Undang (UU) 23/1992 tentang Kesehatan. Dia pun dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan potong masa tahanan, ditambah denda Rp 2 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Putusan hakim lebih ringan dibanding dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), yang mendakwa Misran dengan pidana 10 bulan penjara dan denda Rp 2,5 juta subsider 3 bulan kurungan, jika tidak dibayar.

Hal yang memberatkan Misran, yakni perbuatannya dapat membahayakan masyarakat. Sementara yang meringankan, berlaku sopan di persidangan dan Misran mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan perbuatan Misran terjadi karena ketiadaan dokter di Kuala Samboja sehingga timbul niat membantu masyarakat selama 24 jam.

Kasus Misran yang mendapat perhatian luas ini bermula, saat 3 anggota Polda Kaltim menangkap perawat teladan Kukar ini di kediamannya pada Rabu, 3 Maret 2009 lalu, di jalan poros Balikpapan-Handil. Sebanyak 21 jenis obat daftar G dan nota pembelian di dua apotek di Samarinda menjadi barang bukti.

Dalam persidangan sebelumnya, beberapa saksi ahli mengatakan, obat daftar G tidak bebas diperjualbelikan dan harus digunakan dengan resep dokter. Sementara dalam pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Abdurrachman yang menjadi saksi ahli, disebutkan semua pusban tidak memiliki dokter dan perawat diberi delegasi melakukan pelayanan pengobatan.

Dalam persidangan juga terungkap, Misran membeli obat daftar G dengan meminta bantuan saksi Ahmad Sayidin. Dua nota pembelian obat di Apotek Obat Sehat dan Apotek Setia Jaya di Samarinda menjadi buktinya. Menurut Misran, obat itu dibeli karena stoknya habis.

Menanggapi vonis tersebut, baik JPU Fitri Ira dan kuasa hukum Misran menyatakan masih pikir-pikir dulu. “Kami diskusikan dulu selama 7 hari ke depan untuk mengambil sikap yang terbaik apakah banding atau menerima. Ini terutama bagi kepentingan masyarakat yang ingin mendapat pengobatan di pusban,” terang M Aidiansyah, kuasa hukum Misran dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kukar.

Sementara Misran menyatakan, menyerahkan semua ke institusinya. “Semua yang saya lakukan ini adalah instruksi dan saya tidak bisa mengambil sikap karena ini urusan institusional. Saya akan diskusikan dengan dinas, kuasa hukum, dan DPRD.  Untuk saat ini, belum bisa juga dikatakan menerima,” kata Misran.

HENTIKAN PRAKTIK

Ketua PPNI Kukar Abdul Jalal yang turut hadir di persidangan mengaku, kecewa pada putusan tersebut. Jalal menyatakan perawat secara tegas menolak unsur pendelegasian dari dokter, dan tidak akan mengeluarkan obat dalam pelayanan farmasi di pusban. “Jika ditarik benang merahnya, kesalahan ini karena sistem yang salah dan kebijakan yang tidak disosialisasikan. Bagaimana bila ada masyarakat memerlukan pengobatan di pedesaan yang tidak ada dokter? Siapa yang mau mengobati masyarakat? Apa kembali ke dukun?” ujarnya.

Kepala Puskesmas Sebulu, Kukar ini memberikan satu studi kasus. Yakni pasien yang berobat karena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). “Itu ‘kan penyakit kacangan. Kalau hanya diberi anti alergi ya tidak mempan, karena itu berkaitan dengan bibit penyakit. Mau tidak mau, dengan pengetahuan dan pedoman di puskesmas pembantu, harus memberi obat daftar G, seperti Amoxicilin,” jelasnya. Jalal menegaskan, seorang perawat tidak akan memberikan obat sembarangan.

Untuk diketahui, di seluruh Kukar ada 128 pusban yang diisi perawat tanpa ada tenaga dokter. Sementara tenaga perawat di Kukar, setidaknya berjumlah 800-an orang. Selain bertugas di dua rumah sakit di Tenggarong dan Samboja, 382 orang di antaranya tersebar di 18 kecamatan di Kukar.

Diungkapkan Jalal, PPNI Kukar menilai, kasus Misran harus dilihat dari aspek sistemik atau bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dibebankan kepada satu orang. “Sebagai tenaga kesehatan yang ingin menolong masyarakat, harus disadari ada bentuk pertolongan yang tidak dilindungi hukum. Termasuk pelayanan di luar gedung dan jam kerja. Jadinya, kepala kami ingin menolong, tapi kaki berada di dalam penjara,” tutupnya, dengan nada kecewa. (fel)

45 thoughts on “Lanjutan Kisah Perawat Kukar yang Ditangkap

  1. menurutku bila di daerah sulit sekali tenaga medisnya maka ada pengecualian . sehinga tidak merepotkan.
    dan bila untuk pelayanann kesehatan maka sudah sepatutnya memiliki obat-oabatan namun tidak boleh secara ilegal

  2. HH,,…Ya, mestinya memang harus ada tindak kelanjutannya, kalau di daerah terpencil tidak ada dokter lalu bagaimana. Tentu saja perawat membuka praktik layaknya seorang dokter adalah hal yang salah. Namun jangan melihat dari satu sisi saja, mungkin bisa diperbolehkan perawat itu melakukan hal2 yang pada batasannya(ketika di sana tidak ada dokter sama sekali), kemudian menganjurkan merujuk ke dokter yang ada ketika gejalanya juga sudah di luar batas kemampuan sang Perawat.

  3. PEMBUKAAN:
    selamaat paagi, kakaakin

    ISI:
    tampaknya berita ini nggak di-blow-up secara nasional.
    saya baru tahu.

    ternyata di daerah-daerah masih kekurangan sekali ya yg namanya dokter.

    PENUTUP:
    saya berharap yang terbaik buat saudara Misran. juga pasiennya. juga para penegak hukum. dan semuanya.

    btw, kata kata yg terakhir oke juga, “kepala kami ingin menolong, tapi kaki berada di dalam penjara”

    terima kasih dan mohon maaf😮

  4. Betul,mbak…
    Kondisi dii lapangan kadang tidak memungkinkan untuk kita berdiam diri, ya…dokter juga taulah…kadang ada, kadang ga. Saya juga punya temen dokter, dia banyak cerita tentang kondisi di kabupaten, apalagi yang pelosok. Tho, perawat itu hanya memberi obat sekedar membantu aja, itu pun obat-obatan yang biasa digunakan para dokter prakter.

  5. Itulah potret buram negri ini, sama ketika ketidak tersedianya obat leukemia jenis Hydrea beberapa bln lalu, kebetulan sy bisa mendptkannya dari india dan hendak membantu teman2 yg tdk bs dapat obat tsb (nitip), namun sy diingatkan agar tdk melakukannya krn hukumannya akan sangat berat, yaitu menjual obat2 an tanpa izin edar (illegal)
    gawat…!

  6. Semoga pihak2 yg terkait, dapat menyelesaikan masalah ini dgn bijak.. Kasihan juga yaa, udah niat menolong..eh, malah dipenjara…
    Salam hangat.. Salam damai selalu…

    • Sebenarnya pekerjaan perawat akan amat sangat ringan bila masing2 profesi mengerjakan tugasnya sesuai undang2.

      Mudah2an penyelesaiannya gak akan merugikan pihak manapun…

  7. Sebaiknya taat saja pada pimpinan, niat baik memang harus disertai cara yang benar. Jika memang terbentur peraturan maka itu sudah diluar tanggung jawab kita, kita hanya menolong sebatas wewenang kita. Semangat yang tinggi memang harus disertai kebijaksanaan dan kelapangan hati. Semoga bisa lebih baik. Itu pendapatku.🙂

    • Setuju banget!
      Mudah2an dengan adanya kejadian seperti ini, rekan2ku sesama perawat akan lebih berhati2 dalam bekerja dan benar2 memperhatikan ruang lingkup pekerjaannya.
      thanks…🙂

  8. wah..saya juga baca tu beritanya mba..
    butuh perjuangan yang berat yah sekadar untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah,,,
    padahal Prov Kaltim, khususnya Kukar memiliki APBD dengan jumlah yang tidak sedikit, tetapi diliputi juga dengan permasalahan2 yang tidak sedikit…

    terus berjuang mba,, yang penting kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, tak perduli aral melintang..
    jangan lupa, harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang baik pula, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu akuntabel dan transparan…

    • Bener banget tuh…
      Sebenarnya… (ini menurutku loh..) penyebab perawat melakukan tindakan diluar kewenangannya ada 4 faktor:
      1. Keterbatasan jumlah dokter, tau sendirilah dokter banyak yang lebih memilih di kota.
      2. Keterbatasan ekonomi warga, katanya sih berobat di Pak Mantri lebih murah dibanding ke dokter.
      3. Desakan warga sendiri, pernah dengar ‘kan ada orang yang memilih tempat berobat karena “cocok2an”. Sekali cocok dengan pak Mantri, maka pak mantri terus yg akan didatangi tuk berobat.
      4. Desakan ekonomi perawat, semakin banyak pasien…semakin banyak pemasukan…🙂
      Sekian… ini menurut saya loh…🙂

    • Kalo dihitung2… emang banyak banget perawat dan bidan juga loh, yang melaksanakan hal diluar kewenangannya…
      Salam juga…🙂

    • Emang kalau dilihat dari undang2, perbuatan perawat itu jelas salah sih, Bun…
      Tapi kalo nggak begitu, kasihan masyarakatnya, harus menempuh jarak yang jauh untuk berobat…😦

  9. solusinya menurut saya pemerintah memang harus menelurkan lagi banyak dokter dan apoteker terutama putra2 daerah di daerah terpencil dengan memberikan beasiswa dan kemudahan berkuliah di fakultas kedokteran/farmasi. dan anak ‘pak misran’ didorong jadi dokter/apoteker, suruh belajar yg pintar biar tidak sama jadi perawat lagi.saya setuju yang bukan dokter berpraktek sebagai dokter harus dihukum berat, yg bukan apoteker berpraktek jd apoteker harus dihukum berat juga.

    • HE HE apalagi perawat yang sudah rela terjun kepedalaman harus diberi penghargaan ,insentif lebih besar, tarmasuk biaya pendidikan yang mura a a a h. tapi perawat harus profesionl, dilindungi UU Keperawatan, Mitra perawat harus contoh kerelaan perawat sampai kepelosok ya. Apakah Indonesia tidak butuh tenaga Perawt dalam pembangunan kesehatan masyarakatnya ???

  10. Rekan2 perawat se Indonesia,marilah kita buka mata kita bahwa kita dinegara hukum dgn berlakunya UU Praktek Kedokteran dan UU Kesehatan maka kita dalam melaksanakan tugas dipuskesmas maupun di rumah sakit umum terancam tidak dilindungi oleh hukum formal, apabila dilihat dari UU yang bersifat yuridis formal maka kita selaku komunitas perawat tidak boleh melaksanakan tindakan invasif seperti pemberian obat injeksi di rs dan dipuskesmas pemberian dan pembuatan resep obat didaerah terpencil dan kota. Standar Operasional Prosedur dan pelimpahan wewenang juga tidak manjur atau tidak ada kekuatan hukum tetapnya karena secara hirarkhi UU lebih tinggi dari SOP dan pelimpahan wewenang tsb. SOP dan pelimpahan wewenang tidak boleh bertentangan dengan aturan tertinggi tks, hal ini harus sesegera mungkin dicarikan solusinya dengan UU khusus untuk perawat oleh pemerintah dan bapak/ibu anggota Dewan terhormat.

  11. setelah menyimak cerita seorang perawat di atas & mengenai vonis dari hakim, saya sangat kecewa.
    itu perawat hanya ingin menolong orang, karena di pedesaan jarang terdapat dokter.
    seandainya, tidak ada perawat yg menangani penyakit yg di derita para masyarakat, siapa lgi ? ? ?
    menolong seseorang adalah perbuatan yg sangat terpuji, namun kenapa mesti mendapatkan hukuman ? ? ?
    semoga hakim & jaksa penuntut umum melihat keadaan seorang perawat dgn menggunakan hatinya, bukan melihat kesalahan yg telah dilanggar perawat tersebut.
    *suara rakyat kecil*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s